Perhatikan Dua Kondisi Ini Sebelum Memutuskan Coblos atau Golput

0

Tahun 2018 ini adalah bagian dari tahun-tahun politik dengan penyelenggaraan Pilkada, dan ujungnya Pilpres 2019. Dibanding dengan tahun-tahun politik lainnya, rententan penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres kali ini dipastikan akan lebih “rame.” Salah satu penyebabnya, polarisasi masyarakat Indonesia dalam afiliasi politik mereka.

Sebagai kelompok mayoritas, sebagian besar umat Islam Indonesia merasakan “ada masalah” yang terjadi pada pemerintahan kali ini. Di antaranya kebijakan politik, hukum dan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada kaum Muslimin dan pribumi. Hal ini semakin “rame” dengan adanya saluran informasi tanpa batas melalui internet—dengan media sosial sebagai andalan utamanya.

Atas dasar itu, ajakan untuk berpartisipasi dalam Pilkada dan Pilpres cukup menguat. Bahkan sampai kepada satu sindiran, bahwa problem politik yang menimpa umat Islam di Indonesia, di antara karena memilih golput dalam pemilihan sebelumnya. Jadi, kali ini harus turut mencoblos—entah partai atau sosok yang Muslim atau lainnya, yang penting “asal bukan dia.” Semua diniatkan untuk mengurangi dampak negatif (mudharat) yang dirasakan hadir pada pemerintahan sekarang ini.

Sementara itu, masih ada sekelompok umat Islam yang keukeuh golput. Alasan mereka, masalah ada pada sistem—partai dan sosok tokoh merupakan alat dari sistem tersebut. Selama sistemnya bobrok, sesaleh apapun orangnya tidak akan pernah bisa berkutik untuk membawa kemaslahatan. Kalaupun ada kemaslahatan, nilainya sangat sedikit, dan tidak sebanding dengan akibat yang lebih besar yaitu melalaikan kaum Muslimin dari kewajiban memperbaiki sistem yang ada dengan sistem Islam.

Rangkaian tulisan ini tidak akan memihak salah satu dari dua pilihan: golput atau nyoblos. Daripada terlibat mencampuri pilihan dan keyakinan masing-masing personal atau organisasi Muslim, Penulis memilih untuk menawarkan sebuah wacana tentang dhowabit (norma, parameter, rambu-rambu) dalam menentukan salah satu dari kedua pilihan di atas. Sebab, dhowabit tersebut hari ini tenggelam oleh riuh-rendahnya perdebatan tentang: golput atau nyoblos?

As-Siyasah As-Syariyah

Perdebatan itu sedikit-banyak mengaburkan tata-laksana yang sudah disediakan oleh Islam menjawab realitas kehidupan berpolitik seperti di atas. Padahal, dalam Islam dikenal prinsip As-Siyasah As-Syar’iyah, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai politik yang mengacu pada kaidah-kaidah syariat Islam. Jadi, ada ikatan Islam yang dinisbahkan, bukan asal siyasah atau politik.

Karena terikat dengan kata “Islam,” politik tersebut juga mempunyai tujuan dan target spesifik yang berkenaan Islam itu sendiri. Salah satunya, Ibnu Khaldun dalam Mukadimah-nya menyebutkan tujuan dari praktik As-Siyasah As-Syar’iyah adalah: Iqomatud din wa siyasatud dunya bihi (menegakkan agama Islam, dan mengatur urusan dunia ini dengannya). Target spesifik inilah yang membedakan mana kegiatan politik yang “direstui” oleh Islam, dan mana yang tidak.

Kita percaya, dalam keterlibatannya melakukan As-Siyasah As-Syariyah seorang Muslim yang baik mempunyai tujuan seperti digariskan Ibnu Khaldun di atas. Orang Islam mana sih yang tidak ingin Islam tegak menjadi supremasi sistem yang mengatur seluruh kehidupan di dunia ini, Namun, masalahnya ada dua kondisi yang dialami umat Islam saat hendak melaksanakan cita-cita mulia tersebut.

Pertama, adalah kondisi tamkin. Disebut juga kondisi ideal di mana syariat Islam menjadi sistem tunggal yang mengatur semua lini kehidupan. Bahasa mudahnya, kondisi saat Islam menang dan memegang tampuk kepemimpinan secara total. Ulama mempunyai istilah yang sangat apik, yaitu “Siyadatus Syariah.” Ibarat membangun rumah, semua alat, tukang, cuaca dan berbagai hal yang diperlukan untuk penegakan syariat sudah sempurna dan ready for use.

Sedangkan kondisi kedua, adalah kondisi tidak ideal, di mana Syariat Islam kehilangan kontrol terhadap semua lini kehidupan manusia. Kondisi ini disebut juga dengan istidh’af, yaitu kondisi saat Islam lemah di hadapan sistem lain yang menjadi rivalnya. Tanpa harus Penulis arahkan, tentu kita sepakat bahwa kondisi yang kita alami ini adalah kondisi model kedua.

Pembagian ini menjadi penting, karena kewajiban untuk menegakkan agama (iqomatud din) mengikat seluruh kaum Muslimin, apapun keadaan dan kondisinya. Sementara keadaan dan kondisi itu tidak tunggal, masing-masing memiliki rule of game yang berbeda. Berpolitik di saat istidh’af (lemah), tentu berbeda dengan saat Islam total berkuasa.

Wujud dua kondisi ini penting sebagai pondasi bagi pembahasan berikutnya. Agar para aktivis iqomatud dien sadar bahwa apapun pilihannya nanti, entah nyoblos atau golput, adalah langkah darurat yang harus ditempuh untuk meraih cita-cita yang ideal. Pada pembahasan berikutnya, kita akan menitikberatkan pada kondisi ke dua, di mana saat ini kita berada. (Bersambung)

Penulis: Muhajirin Ibrahim, Lc/ kiblat.net