Syarat-Syarat Dalam Transaksi Bag.1

0

Agar transaksi yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syar’i, setidaknya ada empat macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat in’iqad (terjadinya transaksi), syarat sah (keabsahan), syarat nafadz (berlangsungnya transaksi) dan syarat luzum (kepastian hukum transaksi). Pada edisi kali ini kami paparkan dua syarat yang pertama, yaitu syarat in’iqad dan syarat sah.

 

Syarat Terjadinya Transaksi

Syarat terjadinya transaksi adalah syarat yang harus ada agar transaksi yang dilakukan dapat terlaksana secara syar’i sehingga konsekuensi hukum setelahnya dapat diberlalukan. (‘Aqdul Ba’i, hal. 24) eksistensi suatu transaksi ada dua bentuk. Pertama adalah bentuk yang dapat diindera berupa terjadinya ijab dan qabul. Dan kedua adalah bentuk yang tidak dapat diindera berupa ikatan yang terjalin antar pelaku transaksi, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak dan kewajiban terkait konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan. (Al Madkhal, 2/704) Dengan terpenuhinya syarat ini, kedua bentuk eksistensi tersebut dapat terbentuk secara syar’i.

Syarat ini terkait dengan pelaku, objek dan sighah transaksi. Bagi pelaku transaksi ada dua syarat, pertama disyaratkan harus mumayiz atau berakal. Para fuqaha bersepakat bahwa batasan mumayyiz adalah ketika genap berumur 7 tahun. Mumayyiz adalah kemampuan seorang anak dalam membedakan antara madharat dan maslahat. Dan dapat memahami konteks pembicaraan secara umum, sehingga ia paham bahwa dengan membeli itu berarti ia mendapatkan hak kepemilikan dan dengan menjual berarti dia menyerahkan harta dan kepemilikannya. (Al-Fiqh al-Islami, 4/479) Madzhab Syafi’i dan Hambali menambahkan syarat baligh. Dan bagi yang belum baligh transaksi yang dilakukan akan menjadi sah jika mendapat izin dari walinya dan transaksi yang dilakukan pada perkara-perkara yang remeh. (Ahkam al-Muammalat, 67 dan Al-Wajiz fie al-Fiqh al-Islami, 2/12)

Sedangkan syarat yang kedua adalah pelaku jumlahnya lebih dari satu. Sehingga tidak sah suatu transaksi jika seseorang menjadi wakil bagi kedua pelaku transaksi. Sebab dalam sebuah transaksi seperti jual beli, terdapat proses berupa serah terima barang dan ijab qabul. Maka tidak mungkin hal ini akan terlaksana kecuali pelakunya lebih dari satu. Kecuali jika wakil tersebut adalah ayah atau orang yang diwasiati untuk menjadi wali yang memiliki kedekatan hubungan kasih sayang sehingga sangat kecil kemungkinan mereka akan berbuat zhalim. Atau seorang hakim dan seorang utusan yang hanya sekedar menyampaikan pesan. (Al-Fiqh al-Islami, 5/14-15)

Syarat selanjutnya terkait dengan objek transaksi. Dalam hal ini ada tiga syarat. Pertama, hendaknya objek yang ditransaksikan itu ada, artinya sangat mungkin bisa dihadirkan sebagaimana mestinya. Maka tidak boleh menjual janin sapi dalam perut induknya, karena ada kemungkinan janin tersebut terlahir mati. Syarat yang kedua, adalah objek merupakan harta yang boleh dimanfaatkan secara syar’i. Maka tidak sah memperjualbelikan darah karena tidak termasuk dalam katagori harta dan daging babi bagi seorang muslim karena syariat mengharamkannya. (Al-Wajiz fi al-Fiqh Al-Islami, 2/11-12)

Syarat ketiga, objek transaksi dimiliki di bawah kuasa pemiliknya. Maka tidak sah memperjualbelikan air di laut atau oksigen di alam bebas dan objek lainnya yang bebas dimiliki siapapun. Syarat keempat adalah objek transaksi dapat diserahkan, sehingga tidak sah mentransaksikan hewan peliharaan yang terlepas atau ikan di dalam air yang sulit dijangkau. (ibid, 2/12)

Sedangkan untuk sighah dalam transaksi disyaratkan harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul dan keduanya berkesinambungan. Artinya tidak diselingi dengan hal-hal yang mengindikasikan bahwa transaksi tidak dilanjutkan, seperti mengalihkan pembicaraan kepada perkara yang lain. Jika kedua pelaku transaksi berada di tempat yang terpisah, maka selama pembicaraan keduanya tidak keluar dari transaksi yang dilakukan baik via hp atau yang lain, ijab qabul masih dianggap berkesinambungan. (ibid, 2/23)

 

Syarat Keabsahan Transaksi

Syarat keabsahan transaksi harus terpenuhi agar ikatan transaksi yang terjalin antar pelaku transaksi terjaga keabsahannya. Maka keberadaannya dapat mempengaruhi keabsahan transaksi yang dilakukan. Agar keabsahan transaksi terjaga maka disyaratkan harus terbebas dari enam hal, yaitu:

Pertama, ketidakjelasan yang dapat menimbulkan pertikaian yang sulit dipecahkan, karena masing-masing pihak memiliki alasan yang kuat. Baik ketidakjelasan terkait dengan jenis, kadar dan macam objek transaksi, atau juga dari sisi harga, jangka pembayaran dan ketidakjelasan dalam sarana kepercayaan yang diterapkan dalam transaksi tersebut. (Al-Madhal fi al-Fiqh al-‘Am, 2/742)

Kedua, adanya paksaan baik yang tamm (sempurna) atau naqish (tidak sempurna). Contoh paksaan yang sempurna adalah ancaman dibunuh. Sedangkan paksaan yang tidak sempurna contohnya seperti ancaman dipenjara.

Ketiga, al-gharar, maksudnya adalah spekulasi atau penipuan yang terkait dengan sifat dari objek transaksi. Contohnya adalah menjual sapi perah dengan mengatakan bahwa sapi tersebut dapat mengasilkan 10 liter dalam sehari, padahal belum pasti.

Keempat, membatasi waktu kepemilikan harta dalam transaksi, padahal dalam jual beli kepemilikan harta itu bersifat permanen dan tidak dibatasi waktu.

Kelima, ad-dharar maksudnya adalah bahaya atau kerugian yang ditanggung oleh penjual sekiranya terjadi serah terima objek transaksi. Seperti menjual kayu jati yang dijadikan tiang penyangga rumah. Dalam hal ini jika penjual rela dengan kerugian tersebut maka transaksinya tetap sah.

Keenam, adalah syarat rusak yang tidak sesuai dengan syariat, adat kebiasaan yang tuntutan transaksi, sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah syarat dari pembeli agar dipinjami uang. pada poin ini jika syarat yang diajukan merupakan kebiasaan yang tidak menimbulkan percekcokan, maka transaksinya menjadi sah. (Al-Wajiz fi al-Fiqh Al-Islami, 2/24-26, dan Aqd al-Bai’, hal. 36-39)

 

Efek Hilangnya Syarat

Ada perbedaan efek ketika kedua syarat ini tidak terpenuhi. Para ulama empat madzhab sepakat bahwa ketika syarat terjadinya transaksi tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan hukumnya batil. Artinya, tidak terjadi perpindahan kepemilikan antar pelaku transaksi sehingga konsekuensi hukumnya tidak dapat diberlakukan. Karena adanya kecacatan yang bersifat esensi terkait dengan komponen penting dalam transaksi. (al-Madkhal, 2/709 dan 715)

Sedangkan terkait dengan syarat keabsahan transaksi, ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha madzahib. Ketika syarat ini tidak terpenuhi jumhur ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa status transaksi yang dilakukan adalah batil sebagaimana yang berlaku pada syarat terjadinya transaksi. Sementara menurut Hanafiyah, transaksinya adalah fasid (rusak) antara batil dan shahih, artinya masih terjadi perpindahan kepemilikan di antara pelaku transaksi. Hanya saja transaksi tersebut perpotensi untuk dibatalkan oleh salah satu pihak atau oleh qadhi. (ibid, 2/739)

sumber: majalah hujjah edisi 03 hal. 44-46