Memandu dengan ilmu

Syarat-Syarat Dalam Transaksi Bag 2

0

Dalam sebuah transaksi, selain syarat in’iqad (terjadinya transaksi) dan syarat sah (keabsahan transaksi), ada juga syarat nafadz (berlangsungnya transaksi) dan syarat luzum (kepastian hukum transaksi). Pada edisi kali ini, akan kami paparkan dua syarat yang terakhir.

 

Syarat Berlangsungnya Transaksi

Kata nafadz pada asalnya berarti meneruskan atau mengizinkan. Kemudian digunakan oleh para ulama fikih dalam masalah transaksi, sehingga ketika transaksi dikatakan nafadz berarti transaksi tersebut menghasilkan beberapa konsekuensi hukum syar’i setelah terpenuhinya syarat in’iqad. Artinya, dengan adanya kerelaan dari kedua pelaku transaksi, ketentuan-ketentuan serta konsekuensi transaksi yang terkait dengan hak-hak dan harta benda dapat diteruskan tanpa menunggu adanya izin atau persetujuan dari pihak tertentu.

Contoh dalam jual beli, ketika transaksi jual beli dikatakan nafadz berarti transaksi tersebut terjadi dengan sah sehingga terjadi perpindahan hak kepemilikan. Selanjutnya, wajib bagi keduanya menindaklanjuti transaksi tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, seperti serah terima barang, menjamin barang cacat dan lainnya. (al-Madkhal, 1/498 dan Fiqh al-Islam, 5/31).

Agar syarat berlangsungnya transaksi ini terpenuhi, hendaknya pelaku transaksi adalah orang yang memiliki haq al milki dan al-wilayah. Haq al milki adalah hak kepemilikan seseorang sehingga ia dapat melakukan transaksi barang yang dimiliki ketika tidak ada penghalang syar’i yang menghalanginya, di antara penghalang syar’i tersebut adalah hilangnya akal (gila).

Oleh karena itu, seorang wali atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali bagi orang gila, tidak memiliki hak kepemilikan. Orang gila itulah pemilik sebenarnya. Sedangkan al wilayah maksudnya adalah kewenangan syar’i yang berdampak pada eksistensi dan keberlangsungan transaksi. (al wajiz, 2/23-24).

Berdasarkan kedua syarat di atas, maka ada tiga kondisi terkait dengan kewenangan seseorang dalam melakukan transaksi.

Pertama, transaksi dilakukan oleh pemilik barang yang menggunakan kewenangannya sendiri dalam melakukan transaksi barang.

Kedua, transaksi seseorang yang diberi kewenangan oleh pemilik barang, dalam hal ini posisinya adalah sebagai wakil.

Ketiga, transaksi seseorang yang mendapat kewenangan berdasarkan ketentuan syar’i seperti wali, orang yang diberi wasiat atua qadhi. (Aqdul Ba’i, 43)

Dari tiga kondisi ini, kita dapat memahami bahwa transaksi dapat berlangsung meskipun pelaku transaksi bukanlah pemilik barang, namun ia harus mendapatkan  hak kewenangan, baik sebagai wali, orang yang diwasiati, wakil atau qadhi. Pemilik barang pun tidak serta merta berhak menggunakan hak kepemilikannya ketika ada penghalang syar’i pada dirinya, di antaranya adalah adanya paksaan, belum mumayyiz, hilang akal seperti gila, idiot dan semisalnya.

Ketika syarat berlangsungnya transaksi tidak terpenuhi, maka status transaksinya yang dilakukan ditangguhkan meskipun secara syar’i ia sudah terlaksana, karena perpenuhinya syarat in’iqad. Artinya, ketentuan-ketentuan serta kosekuensi transaksi yang terkait dengan hak dan kewajiban pelaku transaksi tidak dapat dilanjutkan hingga mendapat persetujuan dari pemilik barang atau semisalnya. Jika transaksi dilakukan oleh fudhuli (bukan pemilik barang dan tanpa seizin pemilik barang), maka transaksi ditangguhkan hingga mendapat persetujuan dari pemilik barang yang sebenarnya. Adapun penangguhan transaksi yagn dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz atau orang gila tergantung pada persetujuan walinya. (Aqdul Bai’, 43 dan al-Madkhal, 1/498).

 

Syarat Kepastian Hukum

Setelah ketiga syarat sebelumnya terpenuhi, maka perlu dilihat bagi syarat yang terakhir ini, yakni syarat luzum atau kepastian hukum dalam transaksi. Luzum sendiri maknanya adalah bahwa transaksi yang telah disepakati dan dilakukan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. (al madkhal, 1/521)

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa kepastian hukum suatu transaksi dapat dipenuhi jika tidak ada lagi berbagai macam khiyar, seperti khiyar rukyah, khiyar ‘aib, dan khiyar syarat. Jika dalam transaksi masih terdapat khiyar, maka pelaku transaksi memiliki hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Kecuali, jika ada faktor-faktor yang menghalanginya. (al-Wajiz, 2/26) Maka, berdasarkan syarat luzum ini transaksi dibagi menjadi dua macam, transaksi lazim dan ghairu lazim. (Ahkam al-Muamalah, 246)

Musthafa Zarqa’ menjelaskan bahwa status ghairu lazim-nya suatu transaksi ada yang mutlaq (berlaku umum) dan ada yang muqayyad (terikat) dengan suatu kondisi tertentu. Kondisi ini disebabkan oleh salah satu dari dua faktor. Pertama, faktor sifat transaksi itu sendiri yang mengharuskan statusnya ghairu lazim. Kedua, munculnya beberapa kondisi yang menghilangkan status ke-lazim-an suatu transaksi. (al-Madkhal, 1/524)

Berdasarkan sifatnya, transaksi ghairu lazim terbagi menjadi 3 macam.

Pertama, transaksi ghairu lazim yang mutlak berlaku bagi semua pelaku transaksi, seperti al-ida’ (penitipan tanpa upah). Orang yang menitipkan dan yang dititipi berhak membatalkan transaksi yang dilakukan, sebab orang yang menitipkan pada asalnya meminta bantuan orang lain untuk menjaga barangnya, maka boleh baginya membatalkan kesepakatan ini kapan saja dan di saat sedang membutuhkan. Sedangkan orang yang dititipi adalah orang yang secara sukarela membantu menjaga barang milik orang lain. Maka boleh baginya membatalkan kesepakatan secara sepihak. (al-Madkhal, 1/525)

Kedua, transaksi yang pada asalnya ghairu lazim, namun dalam kondisi tertentu ia menjadi lazim. Di antaranya adalah wakalah dan wasiat. Dalam wakalah (perwakilan) pada asalnya seorang wakil dan yang minta diwakili dapat membatalkan transaksi ini secara sepihak. Namun, ketika perwakilan itu terkait dengan hak pihak ketiga maka status wakalah menjadi lazim.

Contoh, ada permintaan dari murtahin (penerima gadai) kepada rahim (penggadai barang) untuk menjual barang gadaiannya ketika jatuh tempo dan hutangnya tidak terlunasi. Kemudian rahin meminta kepada orang lain untuk mewakilinya. Dalam kasus ini, seorang wakil dan yang diwakili tidak dapat membatalkan transaksi perwakilan secara sepihak tanpa persetujuan penerima gadai, sebab dia memiliki hak dalam barang gadaian. (al-Madkhal, 1/527)

Ketiga, transaksi yang pada asalnya adalah lazim, namun dalam kondisi tertentu sifatnya dapat berubah menjadi ghairu lazim, misalnya sewa menyewa. Pada asalnya sewa menyewa itu transaksi yang lazim, namun jika ada kondisi yang menyebabkann rusaknya harta atau madharat yang tidak rasional maka ia menjadi ghairu lazim. Seperti halnya jika ada seseorang yang menyewa mobil untuk bersafar, kemudian ia sakit atau sebab lain yang menyebabkan dirinya tidak dapat bersafar. (al-Madkhal, 1/527).

Dari pemaparan tentang syarat-syarat dalam transaksi, kita dapa mengetahui bahwa Islam sangat menjaga kemaslahatan umatnya. Maka, selayaknya kita lebih memperhatikan agar transaksi yang kita lakukan lebih berkah dan tidak merugikan pihak lain serta diri sendiri. Wallahu a’lam.

Sumber: majalah Hujjah edisi 04 hal. 44-46