Memandu dengan ilmu

Transaksi Batil Transaksi Fasid

0

Ketika suatu transaksi tidak terpenuhi syarat jadi dan syarat sahnya maka transaksi itu dapat menjadi batil atau menjadi fasid. Batil artinya batal, sedangkan fasid artinya rusak. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memandang ke-batil-an dan ke-fasid-an sebuah transaksi, begitu pula dengan dampak dari keduanya.

 

DEFINISI BATIL DAN FASID

Batil secara bahasa merupakan derivat dari lafal بطل yang bermakna hilang atau perginya sesuatu, menetap sementara dan sebentar. (Ibnu Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah, tahqiq: Abdus Salam Muhammad Harun, Dar al-fikr, 1399 H/1979 M, 1/258)

Sedangkan fasid secara bahasa adalah derivat dari lafal فسد yang berarti antonim dari pantas atau baik, dapat diartikan juga dengan cacat atau cela. (Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Shadir, cet-3, 1414 H, 3/335)

Sedangkan secara terminologi fikih, Dr. Musthafa Az-Zarqa menjelaskan bahwa batil adalah kondisi tidak berlakunya eksistensi dan konsekwensi hukum suatu transaksi secara syar’i.

Eksistensi hukum yang dimaksud adalah hakikat dari transaksi yang dilakukan. Sebab dalam transaksi ada dua sisi. Pertama, sisi yang dapat diindera berupa ijab qabul dan kedua, sisi yang tidak dapat diindera yaitu hakikat dari transaksi tersebut, berupa ikatan yang terjalin antar pelaku transaksi.

Oleh sebab itu, meskipun secara inderawi suatu transaksi telah terjadi. Apabila eksistensi hukumnya cacat, maka konsekwensi hukum dari transaksi tidak dapat diberlakukan. Artinya tidak terjadi perpindahan kepemilikan, (Lihat Musthafa Ahmad Zarqa, Al-Madkhal fi al-Fiqh al-‘Am, Damaskus: Dar al-Qalam, 703 dan Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 5/78-79).

Selanjutnya definisi fasid secara terminologi fikih. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Musthafa Az-Zarqa, fasid berarti suatu kondisi dimana terdapat kecacatan dalam transaksi pada perkara-perkara yang tidak esensial.

Posisi fasid berada antara transaksi yang sah dan batil. Fasid berbeda dengan batil. Sebab, kondisi cacat yang ada tidak terjadi pada perkara yang esensi sebagaimana dalam transaksi batil. Dan fasid berbeda dengan sah, sebab ada cacat dalam proses transaksinya meskipun itu bukan pada perkara yang esensi, (al-Madkhal, 729-730)

Perlu diingat bahwa adanya perbedaan antara batil dan fasid merupakan pendapat dari madzhab Hanafi. Mereka membagi transaksi yang tidak sah menjadi dua, yaitu batil dan fasid. Sementara jumhur ulama selain ahli fikih madzhab Hanafi memasukkan fasid dalam kategori batil, artinya keduanya sama.

 

FAKTOR BEDA PENDAPAT

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya telah menjelaskan tentang faktor perbedaan antara jumhur ulama dengan madzhab Hanafi. Pemicu perbedaan tersebut adalah dalam memaknai larangan dalam nash terhadap transaksi yang dilakukan.

Setidaknya ada 2 poin yang menjadi titik perbedaan. Pertama, apakah larangan yang ada dalam nash itu mempengaruhi keabsahan transaksi dan berlakunya dosa bagi pelaku secara bersamaan, ataukah larangan itu hanya memastikan berdosanya pelaku dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan terhadap suatu transaksi mengandung makna batalnya transaksi yang dilakukan dan pelakunya berdosa. Sehingga konsekwensi hukum transaksi tidak dapat diberlakukan.

Beda halnya dengan pendapat madzhab Hanafi. Menurut mereka kadangkala larangan yang ada menunjukkan bahwa orang yang melakukan transaksi berdosa, tanpa membatalkan transaksi yang dilakukan. Sehingga konsekwensi hukum transaksi dapat diberlakukan.

Kedua, apakah larangan yang tertuju kepada rukun, yang merupakan esensi transaksi, sama dengan larangan yang terkait dengan sifat tertentu yang muncul dan berpengaruh terhadap keabsahan transaksi, (Lihat Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 5/78-79)

Jumhur berpendapat, bahwa larangan yang terkait dengan rukun transaksi, dan larangan yang terkait dengan sifat tertentu dalam transaksi, menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan itu batil.

Sedangkan menurut mazhab hanafi, larangan yang tertuju kepada esensi transaksi menyebabkan batalnya transaksi yang dilakukan. Sementara larangan yang tertuju kepada sifat transaksi menyebabkan rusaknya transaksi, namun transaksi tersebut tidak batal. Sebab, dalam persoalan muamalah, kemaslahatan umat manusia itu diperhatikan.

Jika kerusakan dalam transaksi terjadi pada esensinya seperti menjual barang yang tidak berwujud, maka tindakan seperti ini sama sekali tidak mengandung unsur kemaslahatan. sehingga divonis batal.

Akan tetapi, apabila dalam transaksi itu ada maslahat dari sisi manapun, maka konsekwensi hukumnya dapat diberlakukan. Dan tentunya kekurangan yang ada diperbaiki dengan menghilangnya faktor penyebabnya. Ini berlaku ketika cacat yang ada terjadi pada sifat transaksi, sementara rukun-rukun transaksi telah terpenuhi. (lihat Ibid, 5/79)

 

DAMPAK TRANSAKSI BATIL

Konsekwensi hukum transaksi adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Bermula dengan ijab qabul dan disempurnakan dengan adanya serah terima. Dengan adanya kerusakan pada transaksi memberikan efek tersendiri, utamanya terhadap konsekwensi hukum transaksi.

Dalam transaksi yang batil, menurut jumhur ulama termasuk madzhab hanafi, konsekwensi hukumnya tidak berlaku. Baik sebelum adanya serah terima atau setelahnya. Dan transaksi yang batil dianggap tidak ada.

Apabila objek transaksi rusak di tangan pembeli misalkan, maka ia wajib menjaminnya dengan barang semisal atau mengganti harganya sebagaimana pendapat yang rajih menurut para ahli fikih, (Kamil Musa, Ahkam al-Muamalat, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet-2, 1415 H/ 1994), 282)

 

DAMPAK TRANSAKSI FASID

Pada transaksi fasid, apabila terjadi serah terima maka terjadi perpindahan kepemilikan. Apabila belum terjadi serah terima, maka tidak berlaku perpindahan kepemilikan. Jika objek diambil atas ijin pemilik baik secara lugas atau dengan isyarat maka hak kepemilikan berpindah. Seperti jika pembeli mengambil barang dan pemiliknya mengetahui tapi dia tidak mengeluh.

Selain itu ada efek lain pada transaksi yang fasid. Masing-masing pelaku transaksi berhak membatalkan transaksi yang dilakukan, baik sebelum serah terima atau setelahnya.

Boleh dibatalkan sebelum ada serah terima, sebab belum ada ikatan hukum yang terjalin antar pelaku transaksi. Sementara bolehnya dibatalkan setelah adanya serah terima, perlu dilihat dulu penyebab rusaknya transaksi tersebut.

Apabila rusaknya transaksi disebabkan cacat yang terjadi pada salah satu objek transaksi atau keduanya. Maka transaksi dapat dibatalkan dengan hadirnya semua pelaku transaksi menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sementara menurut Muhammad bin Hasan pembatalan transaksi dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pihak kedua.

Beda halnya apabila rusaknya transaksi disebabkan adanya syarat yang rusak. Yaitu syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Misalkan syarat yang diajukan penjual agar pembeli menjual mobilnya kepada penjual.

Apabila belum ada serah terima mobil maka bagi kedua pelaku transaksi dapat membatalkannya kapan saja. Sementara jika serah terima telah dilakukan maka transaksi dapat dibatalkan dengan kehadiran pemilik barang dan objek transaksinya masih utuh, tidak kurang dan tidak lebih.

Selanjutnya ada ketentuan lain bagi pemilik barang. Dia dapat mengambil kembali barang yang ditransaksikan dengan syarat harga barang tersebut sudah dikembalikan kepada pembeli. Sebab, barang merupakan pengganti dari harga, maka barang tetap dibawa oleh pembeli sebagai jaminan. (Lihat Kamaludin Ibnu al-Hamam, Fathu al-Qadir, (Dar al-Fikr, TT)6/463-469). [ ilyas]

sumber: majalah hujjah